Arsip Berita -> Berita

Berita

Tanggal : 2019-02-15 | Waktu : 22:48:56
Pesan Penting Perwakilan Akademisi UIN SU pada Penyerapan Aspirasi RUU Kewirausahaan Nasional DPR RI

Medan ( UIN SU)

Kehadiran Rancangan Undang-Undang (RUU) Kewirausahaan Nasional DPR RI diharapkan meningkatkan jumlah pengusaha di Indonesia. Pasalnya, dari hampir 250 juta jumlah penduduk di Indonesia, hanya sekitar 3,10 persen yang terjun menjadi pengusaha. Jumlah tersebut masih kalah dari negara tetangga Malaysia yang meliliki 6 persen pengusaha dari jumlah penduduknya. Dengan meningkatnya jumlah pengusaha, nantinya bisa menyerap banyak tenaga kerja dan ikut meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Rancangan Undang Undang ini tentunya sudah 7 kali dibahas diberbagai daerah.

 “RUU Kewirausahaan Nasional ini rohnya adalah meningkatkan jumlah pengusaha dan kita juga tahu wirausaha juga ada tingkatannya. Yang lebih penting dari UU ini harus memberikan kejelasan apa peran pemerintah dan wirausaha lainnya untuk membangun wirausaha, berupa pemberian modal ataupun memberikan pelatihan,” tutur Anggota Pansus RUU Kewirausahaan Nasional DPR RI Hamka B. Kady saat mengikuti Kunjungan Kerja Pansus RUU Kewirausahaan Nasional menjaring menyerap masukan dari para akademisi UIN SU yang diwakili oleh Dr. Zulham, Dr. Mustafa Kamal Rokan , dan Sunarji Harahap, M.M. terhadap RUU ini di Ruang Rapat Lt. 8 Kantor Gubernur Sumatera Utara, Medan, Selasa (12/2/2019).

Mewakili Rektor UIN SU oleh Dekan FSH Dr. Zulham  menyampaikan beberapa masukan penting diantaranya 1. Karakteristik wirausaha seperti apa yang akan mau dijalankan , dan bagaimana, perlu kejelasan yang lebih pas mengenai wirausaha yang akan dibuat, 2. Wirausaha teknologi yang bagaimana terkait izin yang akan diberi , dimana ketika seseorang berubah objek yang dijualnya, apa mengurus baru lagi izinnya, 3. Walaupun dengan status pending lembaga ini tentunya berharap tidak memunculkan lembaga baru, karena pembentukan lembaga baru tentunya akan menambahkan anggaran, perlu efisiensi dalam memanfaatkan yang lembaga yang ada.

Dr. Mustafa Kamal Rokan (Pengamat Hukum) menyoroti mengenai monopoli ,perlu diperjelas karena tentunya dapat kiranya ada undang undang terkait yang terjadi saat ini , banyaknya berdirinya minimarket mengesampingkan aturan aturan larangan yang berlaku, sehingga ini menjadikan persaingan yang tidak sehat nantinya.

Sunarji Harahap, MM. ( Pengamat Ekonomi Sumut ) menyampaikan Gerakan Kewirausahaan Nasional yang dibahas rancangan undang undang saat ini sebuah langkah positif dalam mengurangi pengangguran dan melahirkan skill wirausaha yang tangguh. Sunarji Harahap, M.M. menambahkan bahwa mengamati pasal 45 yang terdapat di rancangan tersebut mengenai permodalan, perlu perincian yang jelas mengingat modal disini dari mana saja didapatkan dan jumlah nya juga harus lebih jelas persentase , missal wirausaha pemula, menengah, dst.

Diantara semua pasal yang ada belum ada satu kejelasan mengenai jenis wirausaha bisnis syariah tentunya ini seiring lagi boomingnya wajib halal 2019 untuk ummat dan rakyat, karena produk halal ini bukan hanya untuk ummat muslim tetapi untuk kebaikan buat semuanya , dimana produk halal juga sudah booming di luar negeri , tentunya kita berupaya bagaimana membentuk sebuah pelayanan bisnis syariah dan ini tentunya bisa bersinergi dengan lembaga perguruan tinggi seperti UIN SU yang saat ini telah berdiri lembaga pemeriksa halal, serta didalam pasal tersebut harus diperjelas dengan sangat perlunya keterlibatan kerjasama perguruan tinggi dalam memberikan edukasi , motivasi dan spirit yang luarr biasa agar lahir nya skill dan talent para wirausaha teruji , tidak mudah putus asa dan tangguh,ujar Sunarji Harahap, M.M 

Sementara itu, Anggota Pansus RUU Kewirausahaan Nasional DPR RI Zulfan Lindan menyoroti peran kemitraan pengusaha besar dalam membantu Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), menurutnya konsep kemitraan saat ini hanya masih dalam bentuk slogan. 

 “Konsep kemitraan dalam pengusaha kita masih dalam bentuk slogan, belum terwujud. Kemitraan antara usaha kecil menengah dan pengusaha besar belum terwujud secara maksimal, Supporting yang dibutuhkan adalah usaha kecil menengah bisa mendukung dan memenuhi kebutuhan pengusaha besar,” tutur Zulfan.

 Zulfan mencontohkan perusahaan otomotif sebesar Astra harusnya bisa membina UMKM untuk memenuhi kebutuhan onderdil ataupun aksesoris yang Astra butuhkan dalam perakitan kendaraan. Sehingga antara perusahaan besar dan kecil bisa saling menguntungkan satu sama lain.

 “RUU ini bisa menciptakan iklim usaha yang sehat dan bisa mendukung UMKM dalam mendukung atau mensuplai kebutuhan pengusaha besar. Dunia usaha harus kita kembangkan untuk mensejahterakan masyarakat,” tutur Zulfan.

Hadir juga mewakili gubernur oleh Bapak Elisa, Anggota DPR RI Nasril Bahar, Rinto Subekti ,perwakilan Akademisi USU Prof. Ramli, dan Prof. Budiman, Kepala OJK Sumut Bapak Yusuf Anshori, Kadin Sumut , Hipmi, Kementerian perindustrian dan UMKM, dll