Negara

Negara

Oleh : TGS. Prof. Dr. KH. Saidurrahman, M. Ag- Mengutip pendapat Harold J. Laski yang mendefenisikan pengertian Negara “ adalah suatu masyarakat yang diintegrasikan karena mempunyai wewenang yang bersifat memaksa dan yang secara sah lebih berkuasa daripada individu atau kelompok yang merupakan bagian dari masyarakat. Masyarakat adalah suatu kelompok manusia yang hidup dan bekerjasama untuk memenuhi terkabulnya keinginan-keinginan mereka bersama. Masyarakat merupakan negara, kalau cara hidup yang harus ditaati baik oleh individu maupun oleh asosiasi-asosiasi dientukan oleh suatu wewenang yang bersifat memaksa dan mengikat.[1]

Berbagai konteks didalam al-Qur’an banyak sekali terdapat referensi-referensi mengenai kekuasaan dan otoritas. Tetapi, dari semua referensi itu kita belum dapat menyimpulkan defenisi dari sebuah Negara yang ideal.[2] Sehingga menimbulkan pertanyaan bagaimanakah ide mengenai Negara lahir didalam Islam ? sejatinya, istilah Negara (Daulah) tidak disinggung dalam al-Qur’an maupun as-Sunnah akan tetapi, unsur-unsur esensial  yang menjadi dasar Negara dapat diketemukan dalam kitab suci itu.[3]

Umpamanya, al-Qur’an menjelaskan seperangkat prinsip atau fungsi yang dapat diterjemahkan dengan adanya tata-tertib sosio-politik atau segenap perlengkapan bagi tegaknya sebuah Negara. Termasuk didalamnya yang berkenaan dengan Keadilan, persaudaraan, ketahanan, kepatuhan dan kehakiman. Dalam al-Qur’an, juga bisa ditemukan hukum-hukum yang bersifat umum atau hukum yang secara langsung menyinggung masalah pembagian harta rampasan perang (Ghanimah) atau upaya untuk menciptakan perdamaian. Bila kita kembali ke sejarah Islam pada masa Rasulullah SAW, ataupun pada masa sahabat (Khulafa’ur Rasyidin). Sudah dikenal istilah institusi imamah (Otoritas Politik), akan tetapi pada prakteknya terjadi kontroversi perbedaan pendapat antara umat Islam. Kita misalkan; Golongan Sunni yang  orthodoks, mereka mempunyai pandangan bahwa Imamah bukanlah salah satu asas dan praktek agama seperti yang diyakini oleh orang-orang Syi’ah.

Sementara menurut kaum Sunni, Imamah adalah salah satu dari nilai detail (Furu’ ) yang berhubungan dengan perbuatan orang-orang beriman. Karena menurut pendapatnya, kepada umat diperintahkan untuk mengangkat seorang Imam (pemimpin) melalui al-asam (tradisi).[4] Maksud tradisi disini adalah al-Qur’an, al-Sunnah dan Ijma’ (Konsesus). Mereka mempunyai dua alasan; alasan yang pertama: karena kaum Muslimin dimasa lampau setelah Nabi Muhammad wafat bersepakat tidak akan membiarkan kaum Muslimin hidup tanpa seorang Khalifah atau Imam. Alasan yang ke-dua: mereka yakin bahwa yang menyampaikan hukum (Nabi) mengenai masalah-masalah praktis seperti perkawinan, Jihad (perang), ganjaran terhadap perbuatan jahat(dosa), ganti rugi, mengenai status publik yang berhubungan dengan hari-hari Id (raya) dan Jum’at.[5] Karena semua itu memberi manfaat kepada umat manusia di dunia dan akhirat.

Pernyataan sikap mengenai teori politik golongan Sunni ini, mewakili mazhab klasik yang orthodoks. Pernyataan diatas dapat diambil kesimpulan bahwa asal-usul Negara tidak dapat kita temui baik dalam al-Qur’an maupun al-Sunnah. Akan tetapi unsur-unsur esensial yang menjadi Dasar Negara dapat ditemukan dalam kitab suci tersebut. Kemudian argumentasi yang menyatakan menegakkan Imamah itu sebagai sebuah “Kewajiban Agama” hanyalah sebuah teori rasionalistis mengenai Negara yang dikembangkan oleh golongan mu’tazilah.

Perbincangan mengenai Islam dan Negara mendapat perhartian serius di kalangan akademisi, negarawan, terutama di kalangan intelektual muslim. Situasi tersebut bermula bahkan sejak awal mula formulasi hukum Islam (Syari’ah) pada kurun abad II Hijriah. Di antara para intelektual tersebut, Ibnu Abi Rabi’, al-Mawardi, Ibnu Taimiyah, Muhammad Abduh, Rasyid Ridla, dan lain sebagainya. Kendati obyek materialnya sama, yakni sama-sama tentang Islam dan Negara, namun secara subtansial semua tokoh tersebut memiliki perbedaan-perbedaan, mulai dari perspektif, metodologi, hingga out put berupa kerangka konseptual tentang relasi Islam dan negara tersebut.

Salah satu karekteristik Islam sebagai agama pada awal-awal perkembangannya adalah kejayaan di bidang politik. Islam tidak hanya menampilkan dirinya sebagai perhimpunan kaum beriman yang mempercayai kebenaran yang satu dan yang sama, melainkan juga sebagai masyarakat yang total.[6]

Hal ini disebabkan oleh adanya gagasan mengenai Islam sebagai ideologi negara, tentu saja negara yang mayoritas penduduknya memeluk agama Islam. Pertanyaannya kemudian adalah apakah Islam dapat dijadikan sebagai asas Negara? Negara adalah sebuah jaringan yang rumit dari organorgan, institusi-institusi dan proses-proses, yang semestinya menerapkan kebijakan-kebijakan yang diambil melalui proses politik dalam setiap masyarakat. Hampir seluruh umat muslim saat ini tinggal di sebuah territorial yang disebut sebagai ”nation state” (negara bangsa), yang berdasarkan model Eropa telah menjadi model yang dimapankan melalui penjajahan, bahkan di negara yang secara formal tidak pernah dijajah.[7] Demikian pula dalam Islam, bahwa hukum Islam memiliki corak tersendiri bila dihadapkan pada realitas sosial.[8]

Gagasan mengenai Islam sebagai asas negara biasa diekspresikan dengan kata fiqh (fikih) dan syari’ah (syariat).[9] Fikih, secara orisinal bermakna dalam pengertian yang luas. Seluruh upaya untuk mengelaborasi rincian hukum ke dalam norma-norma spesifik negara, menjustifikasinya dengan perujukan kepada wahyu, mendebatkannya, atau menulis kitab dan risalah tentang hukum merupakan contoh-contoh Fikih.[10]

Sebaliknya, syariah merujuk kepada hukum-hukum Tuhan dalam kualitasnya sebagai wahyu. Dalam penggunaan yang longgar, syari’ah biasa menunjuk kepada Islam sebagai Agama Tuhan.[11] Akan tetapi, kata syariah sering digunakan sebagai pengganti dari kata Fikih, dimana konotasi kata tersebut menjadi tradisi keserjanaan Hukum Islam.

Sejalan dengan waktu dan disertai oleh tersebarnya agama Islam ke seluruh penjuru dunia, tentu saja telah terjadi kontak sosial dan budaya, sedikit banyak berpengaruh kepada ajaran agama Islam. Budaya masyarakat dari waktu ke waktu akan mengalami perubahan, sesuai dengan tuntutan zaman. Sedangkan sebuah ajaran, paham yang berasal dan diciptakan oleh sekelompok masyarakat atau perorangan akan hidup dan tumbuh pada waktu yang bersamaan selagi tokoh atau orang yang menciptakan ajaran itu masih hidup, dan hanya sesuai pada waktu zaman itu juga. Ajaran Islam itu dituntut untuk dapat menyesuaikan dan menjawab segala macam tantangan zaman, karena syariah Islam adalah syariah yang berdasarkan wahyu Ilahi, dipetik dari dasar-dasar yang sudah dikenal, baik yang dinukilkan dari Nabi, seperti: al-Qur’an dan Sunnah, atau pun yang diwujudkan oleh akal seperti ijma’, qiyas, istihsan.[12]

Sebagaimana yang telah disinggung sebelumnya, bahwa tidak ada satu ayatpun dalam al-Qur’an yang secara detail menjelaskan makna Negara Atau bentuk Negara, namun ada beberapa ayat yang memberikan indikasi terhadap pemaknaan Negara tersebut diantaranya surat an-Nisa ayat 1 dan al-Hujarat ayat 13.

Firman Allah SWT dalam surat an Nisaa’ ayat 1:

Artinya: “Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari yang satu (Adam) dan (Allah) menciptakan pasangannya (Hawa) dari (diri)nya; dan dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling meminta, dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu”.

Firman Allah Swt juga dalam surat al Hujurat ayat 13:

$pk??r¯»t? â¨$¨Z9$# $¯RÎ) /ä3»oYø)n=yz `ÏiB 9x.s? 4Ós\Ré&ur öNä3»oYù=yèy_ur $\/qãèä© ?@ͬ!$t7s%ur (#þqèùu?$yètGÏ9 4 ¨bÎ) ö/ä3tBtò2r& y?YÏã «!$# öNä39s)ø?r& 4 ¨bÎ) ©!$# îLìÎ=tã ×?Î7yz ÇÊÌÈ

Artinya: “Wahai manusia, sungguh, Kami telah menciptakan kamu dari seorang perempuan, kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sungguh, yang paling beruntung diantara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah Maha Mengetahui”.[13]

Ayat-ayat inilah yang mengejawantah bahwa manusia memang diciptakan untuk berkelompok. Keinginan berkelompok itu diberikan oleh Allah dalam bentuk naluri. Naluri inilah yang selalu menggiring manusia untuk membentuk kelompok ketika mereka merasa memiliki kesamaan, maupun perbedaan.

Fakta manusia dari sejak awal memang diciptakan dengan kecenderungan hidup berkelompok menjadi pembenar bahwa tidak seorang pun mampu hidup diluar suatu komunitas. Dimulai semenjak diciptakannya Nabi Adam selaku manusia pertama, kemudian disusul oleh Hawa, mereka langsung hidup dalam jalinan keluarga. Keluarga inilah yang menjadi bentuk terkecil kehidupan berkelompok dalam pola hubungan antar manusia.

Dari terbentuknya kelompok dalam kehidupan kekeluargaan inilah terbentuknya suatu Negara. Dimana Negara memilik suatu keinginan yang besar dalam membina kerukunan dalam membentuk kesepakatan atau persetujuan yang sama yaitu ketentraman dan kedamaian.

Negara dalam terminology secara umum, melahirkan beberapa pengertian. Namun, Negara dalam terminology Islam yang diistilahkan dengan daulah, pengertiannya selalu merujuk pada al-Quran yang menggunakan term al-balad. Kata al-balad secara leksikal adalah tinggal disuatu tempat, kota atau daerah, dan negeri. Kata al-balad yang berarti kota yang ditemukan dalam Q.S: al-Balad ayat 1-2, yakni “Aku benar-benar bersumpah dengan kota ini (Mekkah), dan kamu (Muhammad) bertempat di kota Mekkah ini)”. Sedangkan kata al-Balad yang berarti negari ditemukan dalam Q.S. la-Fajr ayat 11, yakni  “Yang berbuat sewenang-wenang dalam negeri ini”.. pengertian yang sama juga terdapat pada Q.S. AL-Furqan ayat 49 yakni

“Agar kami menghidupkan dengan air itu negeri yang mati”[14].

Negeri yang juga diartikan dengan Negara (al-Bilad), disebut dalam al-Quran dengan berbagai bentuknya sebanyak 19 kali dengan perincian, kata balada disebut sebanyak 8 kali, kata baladan 1 kali, kata biladi 5 kali, sedangkan kata baldatun disebut sebanyak 5 kali, yang kesemuannya berarti Negara/negeri.

Untuk menemukan pengertian Negara dalam perspektif Islam, terlebih dahulu harus merujuk pada unsur-unsur Negara itu sendiri. Dalam hal ini al-Mawardi menyebutkan unsur-unsur Negara sebagai berikut:

  1. Dalam Negara ada agama yang dihayati. Agama yang diperlukan sebagai pengendali hawa nafsu dan pengawas melekat atas hati manusia, karenanya merupakan sendi sekaligus unsur yang terkuat bagi kesejahteraan dan ketenangan Negara.
  2. Dalam Negara, ada penguasa yang berwibawa
  3. Dalam Negara, harus ada keadilan yang menyeluruh
  4. Dalam Negara, terwujud kesuburan tanah.
  5. Dalam Negara, ada generasi.

Ibn Abi Rabi’ berpendapat bahwa untuk mendirikan Negara diperlukan beberapa unsur dan sendi. Pertama, harus ada wilayah didalamnya, terdapat air bersih, tempat mata pencaharian, terhindar dari serangan musuh, jalan-jalan raya, tempat shalat ditengah kota, dan pasar-pasar. Kedua, harus ada raja atau penguasa sebagai pengelola Negara yang akan menyelenggarakan segala urusan Negara dan rakyat.[15]

Di dalam al-Quran memang tidak pernah kita jumpai kalaimat tentang Negara akan tetapi al-Quran menggunakan kata-kata Istilah dalam penyebutan kata Negara yaitu Balad. Asfahani mendefenisikan Negara atau Balad sebagai tempat atau territorial yang ditetapkan batas-batasnya secara jelas, yang dikenal dengan domisili penduduknya yang menetap diwilayah tersebut.[16] Sementara asfahani menyebutkan bahwa al-Qaryah atau al-Qura adalah nama bagi tempat atau wilayah yang didalamnya berkumpul manusia. Ketika menjelaskan tentang pengertian ad-Dar atau ad-diyar, asfahani menyebutkan ad-dar mengartikan dengan tempat tinggal, kemudian mengalami perluasan makna sehingga ad-dar berarti baldah atau Negara.

Dalam peradaban Islam dikenal dengan kata Daulah yang berarti Negara. Perkataan daulah  secara bahasa adalah nama bagi semua benda yang berputar atau bergilir dengan sendirinya. Sementara di dalam al-quran terdapat satu kata yang akar katanya daulah yaitu berputas atau beredar seperti digambarkan dalam al-Quran surat Al-Hasyr ayat 7 yaitu:

Artinya: “Agar harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu”.

Al-Quran tidak tidak menetapkan bentuk Negara dan system pemerintahan tertentu. Al-Quran lebih menekankan bahwa Negara dan pemerintahan itu merupakan sarana untuk merealisasikan ajaran al-Quran bagi kepentingan umat manusia.

Dengan demikian, komponen pokok sebuah Negara sekurang-kurangnya harus memenuhi empat hal sebagai berikut yaitu:

1). Adanya wilayah dengan batas-batas yang jelas, 2). Penduduk yang menetap di wilayah tersebut, 3). Pemerintahan yang efektif dan, 4). Pengakuan internasional.

Dalam surat al-Balad ayat 1-2 Allah Swt berfirman:

Artinya: “Aku benar-benar bersumpah dengan kota Ini (Mekah), Dan kamu (Muhammad) bertempat di kota Mekah ini”.

Surat Al-balad, semua ulama sepakat bahwa surat ini adalah surat Makkiyah yang artinya surat yang turun sebelum Rasulullah SAW hijrah ke Madinah. Jumlah ayatnya ada 20 ayat.

Alasan disebut dengan surat Al-balad adalah karena Allah SWT bersumpah pada awal surat ini dengan menggunakan kata Al-balad yaitu Al-baladul (harom)…negeri yang harom,negeri yang mulia,yang dimaksud disini mayoritas ulama mengatakan adalah Makkah.

Ayat yang berbunyi “Laa uqsimu bihaadzal balad”. Makna kata “Laa uqsimu” jika lihat diterjemahannya adalah “saya bersumpah”, padahal jika diketahui bersama kata ‘laa’ disitu seringkali memiliki makna ‘tidak’, harusnya terjemahannya menjadi “saya tidak bersumpah”, namun ditafsirkan menjadi “saya bersumpah”. Para ulama mengatakan arti ‘Laa’ sebagai berikut:

  1. Para ulama mengatakan bahwa ‘Laa’ disini adalah zaidah (tambahan), kata ‘Laa’ hanya tambahan, berarti tidaka memiliki makna. Laa uqsimu = Uqsimu (saya bersumpah). Ada beberapa ayat Allah yang lain ada juga menggunakan  ‘Laa’, seperti firman Allah yang sedang berdialog dengan syaitan.
  2. Laa’ disini memiliki makna asli yaitu nafii (asli),jadi menurut ulama artinya: “saya tidak bersumpah kepada negeri ini setelah kamu tidak ada didalamnya wahai Muhammad setelah kamu keluar dari Makkah, jadi setelah kamu keluar dari Makkah.Saya tidak lagi bersumpah pada negeri ini.
  3. Laa’ masih memiliki makna yang sama artinya tidak, namun setelah ‘Laa’ itu adalah koma. ‘Laa, (koma) uqsimu bi hadzal balad’. Jadi, jawaban Allah SWT kepada orang-orang kafir yang mengingkari hari kiamat. Ketika orang-orang kafir mengingkari hari kiamat dikatakan dibantah oleh Allah SWT. Bahwa tidak benar bahwa hari kiamat tidak datang. “Tidak benar apa yang kalian yakini bahwa hari kiamat tidak akan datang”. Sehingga ‘Laa uqsimu’ artinya “saya bersumpah”. Jadi, tidak ada kaitannya dengan ‘Laa’.[17]

Namun para mayoritas ulama mengatakan bahwa ‘Laa’ disini memiliki makna zaidah (tambahan). Dan tidak mengapa ketika Allah SWT  memberikan kata tambahan dalam rangka menguji keimanan kaum muslimin percaya atau tidak dengan tambahan ini, percaya atau tidak bahwa ayat ini dari Allah SWT, karena ada yang berargumentasi  tidak satu pun ayat Allah yang tambahan,karena kalau tambahan tidak ada gunanya.Padahal Allah SWT ‘maa kholaqta hadza bathila’,tidak ada kebathilan semua yang diciptakan Allah SWT, semua yang datang dari Allah SWT pasti ada manfaatnya.

Apa yang disebut Al-balad disini, jumhur ulama mengatakan Al-balad disini adalah al-baladul haram, negeri yang mulia, negeri yang haram yaitu Mekkah. Kenapa disebut “haram”? karena di negeri tersebut diharamkan melakukan perbuatan-perbuatan keji, seperti menumpahkan darah,menebang pohon,memburu binatang (walaupun di tempat lain diperbolehkan membunuh,namun di kota Mekkah semua orang, walau orang kafir atau orang-orang jazirah arab,namun itu dilanggar sendiri oleh penguasa-penguasa Quraisy yang kemudian kerap menumpahkan darah-darah orang-orang Islam, jadi mereka dikecam oleh orang-orang jazirah arab. Maka disebut dengan tanah al-haram, al-balad. Sehingga orang-orang yang mencari aman itu perginya ke tanah haram. “barang siapa yang memasuki tanah haram ia aman”.

Ada kisah penguasa Quraisy yang berbuat zholim kepada seorang pedagang bernama Zubaidi yang datang ke Mekkah, kemudian dia dizholimi oleh tokoh Quraisy yang bernama Ash bin Wahil, dagangannya diambil semuanya, kemudian Zubaidi ini berteriak-teriak di atas gunung meminta pertolongan kepada orang-orang Mekkah yang memiliki fitrah yang benar dan baik membantu Zubaidi untuk mendapatkan haknya, mereka kemudian berdemonstrasi untuk menuntut Ash bin Wahil memberikan uang/bayaran kepada Zubaidi, karena didemo oleh para pemuda, termasuk Rasulullah yang masih muda pada saat itu ikut mendemo, akhirnya diberikan haknya Zubaidi oleh Ash bin Wahil dan sejak saat itulah adanya hibbul buhul (perjanjian orang-orang mulia yang bersepakat tidak boleh ada lagi ke-zholiman di tanah haram baik kepada harta maupun jiwa). Namun perjanjian ini dilanggar sendiri oleh tokoh-tokoh Quraisy dengan adanya Rasulullah ketika menjadi nabi di aniaya oleh tokoh-tokoh Quraisy[18].

Al-Wasithi seorang ulama tafsir yang mengatakan Al-balad disini adalah Madinah,alasannya karena ada wa anta hillum bi hadzal balad (kamu tinggal di negeri ini), jadi yang ditinggali nabi adalah Madinah sampai meninggal dunia. Inilah pendapat Al-Wasithi walaupun berbeda dengan pendapat jumhur ulama, dan juga berbeda,bahwa ayat ini turun di Mekkah, sedangkan Madinah belum disebut dengan Madinah, belum terbayang bahwa Madinah akan menjadi tempat tinggal Rasulullah.

Kemudian kalau tadi ‘Laa’, para ulama membacanya panjang (ada mad-nya, ada juga ulama lain yang tidak memanjangkan ‘Laa’, yang dikatakan oleh Al-Hasan Ahmasy, bahwa ‘Laa’ itu tidak dibaca panjang jadi ‘La’, kalau begitu maknanya jadi  “bersungguh-sungguh”. Jadi, ‘la uqsimu bi hadzal balad’ artinya “bersungguh-sungguh saya bersumpah dengan negeri ini”[19].

Sedangkan ayat yang kedua “Wa anta hillum bi hadzal balad” Ini disebut dengan jumlah I’tirodhiyah, jumlah mu’taridho = jumlah yang berkaitan dengan jumlah yang sebelumnya, kalimat sisipan yang berkaitan dengan kalimat yang sebelumny. Jadi, artinya “dan aku bersumpah (wa anta) demi engkau (hillum bi hadzal balad) yang halal dengan negeri ini. Kalau kita lihat terjemahannya hillum diartikan muqim (dan kamu bertempat di kota ini).

Para ulama beberapa pendapat,yang pertama kata hillum artinya halal, (dan engkau halal melakukan apa saja di negeri ini), tadi dikatakan bahwa negeri Mekkah adalah tanah haram, diharamkan melakukan banyak hal buruk seperti:menumpahkan darah, menebang,memburu.

Tetapi, oleh Rasulullah negeri ini menjadi halal pada waktu tertentu yaitu ketika waktu Fathu Mekkah, ketika itu Rasulullah mendapat izin dari Allah SWT untuk menumpahkan darah orang-orang yang menghalangi masuknya islam ke Mekkah, walau Fathu Mekkahi terjadi tanpa pertumpahan darah yang berarti,namun Rasulullah sudah diijinkan oleh Allah,bahwa kamu dihalalkan melakukan apa saja di kota ini pada saat Fathu Mekkah ,dan waktu yang diberikan Allah untuk Rasulullah untuk melakukan apa saja termasuk menumpahkan darah ,kata Rasulullah “hanya beberapa saat saja diwaktu siang hari setelah diharamkan lagi”. Rasulullah bersabda: “kota Mekkah itu tidak halal kepada siapa pun sebelum aku, juga tidak halal bagi orang setelahku, sampai hari ini dan hari kiamat,bahkan tidak halal bagiku kecuali beberapa saat di siang hari saja. Perbedaan-perbedaan orang-orang islam memasuki suatu negeri dengan orang kafir masuk kedalam suatu negeri. Ratu Bilqis ketika ditawarka mau berperang maka ia beralasan setiap pasukannya yang memasuki suatu kampung, maka kampung itu akan dihancurkan.

Berbeda dengan orang Islam ketika masuk ke dalam suatu kota, tidak ada yang hancur,pohon tidak ditebang,orang tua aman,wanita dan anak-anak aman,hanya orang yang memerangi saja yang dibunuh.Ketika itu Fathu Mekkah ini Rasulullah SAW masuk kedalam kondisi aman hanya disebelah kiri yaitu pleton yang dipimpin Khalid bin Abi walid yang mendapat perlawanan, perlawanan dari orang kafir itu dipimpin oleh Ikrimah bin abu jahal terjadi baku hantam sejenak,dan tidak lama kemudian mereka bisa dilumpuhkan, beberapa orang meninggal dunia terbunuh karena perlawanan mereka,dan juga ada beberapa orang dibunuh oleh Rasulullah karena kejahatan mereka pada waktu dahulu begitu dahsyatnya sehingga mereka dibunuh oleh Rasulullah di Mekkah atau di Ka’bah mereka diikat di Ka’bah kemudian dibunuh oleh Rasulullah. Itulah masa dimana Rasulullah dihalalkan menumpahkan darah[20].

Dengan demikian kita sebagai orang Islam meyakini bahwa kota Mekkah ini adalah kota paling aman diseluruh dunia. Namun terkadang Mekkah ini dimasuki orang-orang yang tidak bertanggung jawab.

Menurut para mufasirin bahwa Allah Swt telah bersumpah demi negeri ini (Makkah). Allah Swt bersumpah berarti menjadi suatu kepastian, dari penyataan Allah Swt, Makkah merupakan negeri yang sangat penting. Seperti juga dalam surat at-Tin Allah juga berfirman; “Demi ini Negeri yang aman”. Begitu penting dan tingginya negeri Makkah, yang sejah zaman Nabi Ibrahim as telah menjadi pusat peribadatan kepada Allah yaitu dalam menegakkan kalimat Tauhid.

Artinya:  Katakanlah: “Siapakan yang memberi rezeki kepadamu dari langit dan dari bumi?” Katakanlah: “Allah”, dan Sesungguhnya Kami atau kamu (orang-orang musyrik), pasti berada dalam kebenaran atau dalam kesesatan yang nyata.

Artinya: Katakanlah: “Kamu tidak akan ditanya (bertanggung jawab) tentang dosa yang Kami perbuat dan Kami tidak akan ditanya (pula) tentang apa yang kamu perbuat”.

Artinya: Katakanlah: “Tuhan kita akan mengumpulkan kita semua, kemudian Dia memberi keputusan antara kita      dengan benar. dan Dia-lah Maha pemberi keputusan lagi Maha Mengetahui”.

Artinya: Katakanlah: “Perlihatkanlah kepadaku sembah-sembahan yang kamu hubungkan dengan Dia sebagai sekutu-sekutu-Nya, sekali-kali tidak mungkin! sebenarnya Dia-lah Allah yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.

Artinya: dan Kami tidak mengutus kamu, melainkan kepada umat manusia seluruhnya sebagai pembawa berita gembira dan sebagai pemberi peringatan, tetapi kebanyakan manusia tiada mengetahui.

Artinya: dan mereka berkata: “Kapankah (datangnya) janji ini, jika kamu adalah orang-orang yang benar?”.

Artinya: Katakanlah: “Bagimu ada hari yang telah dijanjikan (hari kiamat) yang tiada dapat kamu minta mundur daripadanya barang sesaatpun dan tidak (pula) kamu dapat meminta supaya diajukan “.

 


[1] Harold J. Laski, the State in Theory and Practice (New York: the Viking Press, 1947), hlm. 8-9

[2] Qomaruddin Khan, Pemikiran Politik Ibn Taymiyyah, (Bandung; Penerbit Pustaka, 2001), h. 48, lihat juga Ibn Taymiyyah, Minhaj, volume 1, h. 17-23, al-Gazali, Fadha’ah al-Bathiniyah, (Leiden; 1956), h. 64.

[3] Majid Khairuddin, “ the Natur of the Islamic State”, (Islamic Culture, 1974), h. 327.

[4] Ibid., h. 26

[5] Ibid., h. 344

[6] Nurcholis Madjid, Kata Pengantar dalam Ahmad Syafi’ie Ma’arif, Islam dan Masalah Kenegaraan, StudyTentang Percaturan dalam Konstituante, (Jakarta: LP3ES, 1985), hlm. Ix.

[7]Abdullahi Ahmad An-Naim, Islam dan Negara Sekuler; Karakter Negara Modern, (Bandung: Mizan, 2007), hlm. 147.

[8]Hukum Islam yang hidup dan berkembang di masyarakat memiliki cirri sebagai hukum Islam yang bercorak responsif, adaptif dan dinamis. Hal ini bisa dilihat dari pekanya permasalahan yang berhubungan dengan hukum Islam, baik bercorak pemikiran maupun temuan-temuan peristiwa yang terjadi di masyarakat.

[9] Istilah “Syari’at Islam”yang dimaksud dalam tulisan ini mengikuti pemahaman umum yang berkembang dalam alam pikiran masyarakat Indonesia. Ketika Syari’at Islam disebut, maka pemahaman masyarakat indonesia pada umumnya adalah keseluruhan hukum Islam, baik yang secara tekstual ada dalam al-Qur’an dan al-Hadits, maupun hukum Islam sebagai hasil penalaran (ijtihad) ulama’ atas nushush al-Qur’an dan al-Hadist, yang biasa disebut fikih (al-fiqh al-islamy). Dengan demikian tulisan ini mengabaikan sementara perbedaan semantik, yang biasa dibahas dalam literatur klasik Islam, antara al-Syari’at al-Islamiyyah, alfiq al-Islamy, al-Hukm al- Islamy, dan yang sejenis dengan itu.

[10]Bahtiar Efendi, Politik Syariat Islam; dari Indonesia Sampai Nigeria, (Jakarta: Alvabet, 2004), hlm. 1.

[11] Ibid., hlm. 1.

[12]Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, Pengantar Hukum Islam, Cet ke-2, Semarang, PT. Pustaka Rizki Putra, 2001. Hlm. 49.

               [13]Departemen Agama RI, Al-Quran dan Terjemahan, (Bandung: Reneka, 2004), h. 439

               [14] Muhammad Fu’ad Abd al-Baqy, al-Mu’jam al-Mufahras li al-fazh al-Quran al-Karim (Bairut: Dar al-Fikr, 1992), h. 176

               [15] Ibn Abi Rabi’, Suluk al-Malik fi Tadbir al-Mamalik (Kairo: Dar al-Sya’bah, 1970), h. 70

               [16] Kementerian Agama RI, Al-Quran dan Kenegaraan, (Jakarta: Lajnah Pentashihan al-quran, 2011), h. 48

               [17] Mahmud Yunus, Kamus Arab-Indonesia (Jakarta: Departemen Agama RI, 1973) H. 140

[18] Quraish Shihab, Tafsir Al-Quran al-Karim; tafsir atas surat-surat pendek berdasarkan turunnya wahyu, (Bandung: Pustaka Hidayah, 1997), h. 78

               [19] Qurasih Shihab, Al-Lubab, (Tangerang: Lentera Hati, 2012), h. 641

               [20] Philip K. Hitti, History of the Arabs, (Jakarta: Serambi, 2002), h.139

Leave a Reply

Your email address will not be published.