PTK Kemenag Harus Bantu Atasi Masalah Kemasyarakatan | Prof Nurhayati Hadiri Sarasehan PWN PTK XVI 2023 Gorontalo

Gorontalo (UIN SU)
Perguruan tinggi keagamaan (PTK) di bawah naungan Kementerian Agama (Kemenag) RI harus mampu dengan berbagai kegiatan dan formula untuk mengatasi fenomena dan masalah kemasyarakatan dengan pendekatan serta ajaran agama.

“Masalah kemasyarakatan sebagai fenomena sosial saat ini di antaranya kemiskinan, stunting hingga pernikahan dini dan lain sebagainya. Persoalan ini harus diatasi dengan kehadiran kampus di tengah masyarakat,” demikian jelas Rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara (UIN SU) Medan Prof Dr Nurhayati, MAg di sela kegiatan Sarasehan Rektor dan Pimpinan Kontingen (Pinkon) Perkemahan Wirakarya Nasional Perguruan Tinggi Keagamaan (PWN PTK) XVI 2023 di IAIN Sultan Amai Gorontalo, Senin (22/5).

Pada sarasehan tersebut, jelasnya, membahas tentang perlunya peningkatan peran dan fungsi perguruan tinggi keagamaan dalam memperkuat masyarakat. Berbagai solusi disajikan dan dirumuskan, di antaranya penguatan moderasi beragama penting dioptimalkan dimulai dari kampus lalu disalurkan ke masyarakat. Membentuk keluarga mashlahat sebagai upaya untuk mencegah stunting dan mengentaskan kemiskinan. Memberikan edukasi tentang pernikahan anak usia dini untuk menekan angka perceraian.

Prof Nurhayati menilai, berbagai persoalan tersebut akan lebih efektif diatasi dengan pendekatan agama. Contoh kasus stunting, yang masih banyak masyarakat belum paham, stunting atau kekerdilan itu bukanlah karena keturunan namun karena kekurangan gizi akut. Untuk itu stunting ini bisa dicegah dan diatasi. Sejalan dengan ajaran agama terkait pemenuhan gizi secara seimbang.

Menggunakan pendekatan dan perspektif agama, jelasnya, diharapkan akan lebih menyentuh bagi masyarakat untuk mengatasi berbagai masalah sosial.

Dirjen Pendidikan Islam (Pendis) Kementerian Agama (Kemenag), Prof Muhammad Ali Ramdhani menyampaikan, menghadapi fakta dan fenomena kemasyarakat di lingkungan kita. Maka penting membangun kegiatan yang berorientasi pada moderasi dan mengusung konsep pluralisme. Hal tersebut dimaksudkan untuk membangun ekosistem masyarakat yang baik dengan peran pendidikan yang perlu kolaborasi.

Maka, masalah seperti stunting dan kemiskinan harus jadi fokus kementerian dan lembaga pendidikan. Juga untuk menunjukkan kontribusi PTK di tengah masyarakat yang kompleks. Prof Ali dalam kesempatan itu juga memaparkan kerja sama dan kolaborasi yang selama ini dibangun pihaknya bersama banyak mitra, baik dari kalangan perguruan tinggi dalam luar negeri, perusahaan, keuangan Islam dan lainnya.

Selain itu, ia juga menyampaikan optimalisasi tenaga pendidik di lingkungan Kemenag dengan beberapa skema beasiswa pendidikan. Di antaranya Beasiswa Indonesia Bangkit (BIB) untuk jenjang magister dan dokter. “Kita sebagai pengelola perguruan tinggi ini bisa mewujudkan hal-hal itu dengan kolaborasi, kerja sama dan kerja keras kita semua,” tukasnya.

Sarasehan diawali dengan sambutan selamat datang oleh Direktur Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI) Prof Dr Ahmad Zainul Hamdi, MAg. Ia menyampaikan tentang tantangan PTKI dan keberadaannya di Asia. Menurutnya, internasionalisasi merupakan aspek penting yang harus diterapkan kampus ke depan dengan berbagai instrumen.

Rektor UIN Sunan Gunung Djati Bandung Prof Dr Mahmud selaku Ketua Forum Pimpinan Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri (PTKN) menyampaikan, setiap PTKN harus meningkatkan diri dan kualitas. Mengoptimalkan kualitas tenaga pendidik hingga pelayanan kampus untuk meraih internasionalisasi.

Hadir dan memberikan arahan, Staf Khusus Menteri Agama Dr Adung Abdul Rochman, MA. Menurutnya, senada, penting dalam hal penguatan perguruan tinggi keagamaan dari seluruh aspek. Melihat dari potensi besar dari jumlah kampus, jumlah PNS lebih dari 200 ribu orang dan anggaran yang cukup besar, hal ini adalah sumber daya yang cukup besar untuk dikelola dan dikembangkan.

Sehingga, lanjut Dr Adung, seluruh potensi ini harus bisa berkontribusi bagi Kementerian Agama dalam mengatasi masalah masyarakat tersebut seperti stunting dan kemiskinan hingga pernikahan anak. Kampus keagamaan juga harus mampu menjadi pusat konsolidasi bagi masyarakat yang memerlukan fungsi konsultatif kampus. Hal ini sejalan dengan target bahwa PTK bisa menjadi pusat kajian Islam tidak hanya di Asia tapi di kawasan Asia Pasifik.

Lalu terkait tahun politik, ia mengarahkan, kampus tetap menjaga kondusivitas dan netralitas. Ia juga menjelaskan, berbagai program dan pencapaian kementerian terkait isu-isu global saat ini dengan berdiskusi dengan beberapa perguruan tinggi. Acara dilanjutkan dengan dialog dan tanya jawab bersama peserta.

Sarasehan ini diikuti para rektor peserta PWN PTK 2023 dan bersama para wakil rektor III selaku pimpinan kontingen tiap kampus. Sarasehan ini merupakan rangkaian kegiatan kemah wirakarya ini digelar usai upacara pembukaan di kampus I IAIN Sultan Amai Gorontalo. (Humas)