Arsip Berita -> Berita

Berita

Tanggal : 2017-07-25 | Waktu : 16:58:00
Konferensi Wilayah Nadhatul Ulama Sumatera Utara " Ulama dan NKRI (Peran dan Harapan)

Medan, 23 Juli 2017. Rektor UIN SU Bersama Pangkostrad Menjadi Narasumber Pada Konferensi Wilayah Nadhatul Ulama Samatera Utara, Dengan Tema Ulama dan NKRI (Peran dan Harapan) di Hotel Brastagi Colltage. Rektor UIN SU Prof. Dr. H. Saidurrahman, MA dalam pidatonya menyampaikan peran ulama dalam menjaga negara kesatuan Republik Indonesia adalah membicarakan sesuatu yang tidak terpisah, laksana air laut yang rasanya asin, dimana tidak terpisah antara air dengan garamnya. Betapa tidak, sebab pendirian NKRI serta penjagaan NKRI hingga hari ini tidak bisa dilepaskan dari peran ulama. Selain itu, peran ulama mendapat tantangan dewasa ini berupa tantangan keharmonisan bangsa. Oleh karena itulah, dalam momentum Konferwil NU Sumatera Utara kali, diperlukan penguatan dalam merawat Islam Nusantara melalui para ulama. Presentasi ini dibagi dalam tiga hal, pertama, mereview sekilas peran ulama khususnya yang tergabung dalam organisasi Islam dalam mengawal NKRI, tantangan keharmonisan bangsa untuk menjaga NKRI serta tawaran untuk merawat Islam Nusantara di Sumatera Utara

Sekilas peran ulama dalam menjaga NKRI
Peran ulama dalam panggung sejarah bangsa Indonesia dalam menjaga dan mengawal NKRI adalah hal yang tak terbantahkan. Ulama yang memahami Islam secara mendalam telah menjelaskan hubungan Islam dengan NKRI. Walau dengan dinamika pemikiran dan pergerakan yang alot, dinamis dan tak jarang kontroversial, berbagai teori telah dicetuskan oleh ulama tentang bentuk NKRI dengan Pancasila sebagai “kalimatun sawa’.
Nahdhatul Ulama (NU) sebagai organisasi Islam terbesar di Indonesia telah membangun komitmen kebangsaan jauh sebelum Indonesia merdeka. Oleh karena itu, tidak salah jika ulama NU disebut “sabuk pengaman” keberadaan dan keberlangsungan NKRI. Hal ini dapat dilihat dari sekilas rangkaian sejarah NU untuk mengawal Pancasila dan NKRI.
1. Muktamar NU 1936 di Banjarmasin memberikan status Nusantara sebagai Darul Islam (wilayah Islam) yang wajib dibela dan dipertahankan meski sedang dalam penguasaan kolonial yang non muslim pada saat itu.
2. Tahun 1945, ulama NU terlibat aktif dalam perumusan Pancasila di BPUPKI.
3. Pasca Kemerdekaaan, NU mengeluarkan resolusi jihad mengobarkan pertempuran 10 Noveber 1945 di Surabaya dan peristiwa tersebut menjadi hari diperingati sebagai hari Pahlawan Nasional.
4. Walau dengan dinamika internal yang ketat, pada 1980-an, NU menegaskan penerimaannya terhadap ideologi Pancasila.
Demikian juga dengan organisasi Muhammadiyah. Sebagai organisasi yang besar penerimaan NKRI dan Pancasila sebagai dasar negara telah dinyatakan dalam Muktamar ke-47 di Makasar yang mencantumkan isu Pancasila sebagai peneguhan kepada NKRI sebagai Darul ‘Ahdi Wa Syahadah. Darul ‘Ahdi dapat diartikan sebagai “negara perjanjian sesuai dengan konsesnsus nasional” sedangkan Darul syahadah berarti negara tempat umat bersaksi. Oleh karena itu, bagi kalangan Ulama Muhammadiyah Pancasila itu Islami sebab substansialisasi nilai-nilai ajaran Islam. Ki Bagoes Hadikusumo adalah utusan Muhammadiyah yang menjadi tokoh sentral dalam pemikiran tentang dasar negara saat itu. Walau penuh dinamika yang terjadi saat itu, akhirnya Ki Bagoes menerima penghapusan tujuh kata dalam Piagam Jakarta dalam rangka menjaga keutuhan NKRI.
Demikian juga ulama-ulama yang tergabung dalam ormas lainnya seperti Al-Khairat yang merupakan organisasi Islam terbesar di Sulawesi, Matla’ul Anwar yang berbasis di Banten (berdiri 1916), Al-Jam’iyatul Washliyah di Medan, Sumatera Utara (berdiri 1930), Nahdhatul Wathan (NW) di Lombok Nusa Tenggara Barat (berdiri tahun 1934) Persatuan Umat Islam di Bogor (berdiri 1952), dan ormas Islam lainnya telah mengawal keberadaaan NKRI hingga saat ini.
Oleh karena itulah, tidak diragukan lagi ulama sangat berperan dalam mengawal NKRI dari dahulu hingga saat ini, termasuk dalam dinamika pada akhir-akhir ini. Protes keras umat Islam terhadap penista agama yang ditunjukkan dengan aksi 411, 212 dapat dengan mudah dijelaskan bukan terkait dengan ketidakpercayaan dengan NKRI dan Pancasila, namun hanya sebatas memastikan proses hukum yang berjalan sesuai dengan negara hukum yang dianut. Hal ini dibuktikan dengan tertib dan santunnya umat Islam dalam menyampaikan tuntutan sebagai hak warga negara.

Tantangan Keharmonisan Bangsa dalam bingkai NKRI
Di sisi lain, akhir-akhir ini terdapat tantangan terhadap eksistensi NKRI. Keberadaan NKRI “diganggu” dengan cara mencerai-beraikan kohesi masyarakat yang selama ini terjalin dengan akur dan harmonis. Menurut hemat kami, paling tidak terdapat tiga kohesi sosial yang mulai diganggu saat ini:
Pertama, kohensi sosial hubungan antar agama, dimana antara agama yang satu dengan yang lainnya dibenturkan dengan berbagai modus seperti dalam kontestasi pemilihan kepala daerah (Pilkada), pengambilan kebijakan dan lainnya.
Kedua, kohesi sosial hubungan aliran-aliran di dalam agama itu sendiri, dimana antar aliran yang terdapat di dalam agama itu sendiri saling melakukan pengkafiran (takfiri) kepada aliran yang lainnya, satu aliran merasa bahwa hanya aliran yang dianutnya yang benar.
Ketiga, kohesi sosial antar suku, dimana terdapat suku-suku tertentu dipojokkan walau tidak sesuai dengan konteks dan proporsinya.
Melihat tantangan di atas, maka membangun konsep Islam Nusantara menjadi relevan untuk terus dipahami dan digelorakan di tengah umat. Penggalian dan penguatan nilai-nilai Islam yang telah menjadi kebiasaan masyarakat dapat menjadi perisai untuk menghempang usaha-usaha yang ingin merusak NKRI. Sumatera Utara, sebagaimana daerah-daerah lainnya mempunyai kearifan dan budaya yang dapat didorong untuk menjadi pengikat kohesi sosial yang selama ini berjalan dengan baik.

Islam Nusantara: Ala Sumatera Utara
Secara sederhana, Islam Nusantara adalah pengamalan ajaran Islam yang khas ala Indonesia. Pengamalan ajaran Islam dilakukan dengan cara menggabungkan nilai Islam teologis dengan nilai nilai tradisi lokal, budaya, dan adat istiadat di Tanah Air. Sampai disini, tidak terdapat dikotomi antara ajaran Islam dan budaya, bahwa Islam sebagai keyakinan adalah pasti (qath’i) sedangkan pembumiannya disesuaikan dengan sosio-kultur budaya setempat. Dengan demikian, tujuan Islam (maqashid al-syari’ah) yakni terwujudnya kemaslahatan manusia di dunia dan akhirat dibumikan dengan cara mengakomodir budaya setempat. Karenanya, budaya suatu daerah atau negara tertentu menempati posisi yang setara dengan budaya Arab dalam menyerap dan menjalankan ajaran Islam pada masa awal Islam dahulu.
Peradaban Islam Nusantara menunjukkan suatu tradisi Islam dari berbagai daerah di Indonesia yang melambangkan kebudayaan Islam dari daerah tersebut termasuk di Sumatera Utara. Adapun pembumian ajaran Islam khususnya dalam bidang muamalah mencakup tasamuh (toleran), tawazun (seimbang/harmoni), tawassuth (moderat), ta’adul (keadilan), dan ‘amr ma’ruf nahi munkar berhasil dan sangat efektif kita “dialirkan” dengan arus budaya setempat.
Dalam konteks inilah, sesungguhnya Nabi Muhammad Saw. berhasil mendakwahkan Islam di tanah Arab dimana ajaran Islam “masuk” pada budaya arab, sebagaimana keberhasilan para ulama nusantara seperti wali songo dalam mendakwahkan Islam dengan budaya Jawa., termasuk dakwah Islam di Sumatera Utara.
Bahwa Sumatera Utara dapat disebut sebagai miniatur Indonesia. Betapa tidak, heterogenitas masyarakat di Sumatera Utara adalah tidak terbantahkan, baik dari segi agama, suku, adat, bahasa. Dengan komposisi suku, agama, adat, budaya yang berimbang tidak salah jika orang mengatakan Sumatera Utara adalah daerah yang paling potensial untuk dicerai-beraikan.
Menariknya, justru Sumatera Utara termasuk daerah yang aman dan harmonis hingga saat ini. Belum terdapat gesekan dan benturan antara suku, agama yang signifikan di Sumatera Utara.
Menurut hemat kami terdapat beberapa hal yang penting kearifan lokal (local wisdom) di Sumatera Utara dalam membangun peradaban Islam Nusantara untuk NKRI.
1. Islam yang kuat dan menyatu dalam adat
Salah satu kekuatan Islam di Sumatera Utara adalah Islam telah menyatu dengan adat, tentu dengan catatan selama adat tidak bertentang dengan Islam. Kekuatan ini telah berlangsung sejak lama dan hingga saat ini tetap dapat dilestarikan. Terdapat istilah orang batak “ombar do adat dohot ugamo”, yang secara harfiah artinya “adat dan agama seiring-sejalan. Dalam prakteknya, terkadang sulit untuk menyatakan yang mana lebih dahulu adat atau agama, dan yang mana lebih ditaati agama atau adat sebab keduanya seakan telah menyatu.
Terdapat satu ungkapan yang sangat ditakutkan dalam masyarakat kita di Sumatera Utara yakni “adalah orang yang tak beradat”. Kalimat ini adalah bentuk kepatuhan terhadap nilai-nilai kebiasaan yang sudah melembaga di tengah masyarakat, dimana kehidupan adat bersifat lintas batas baik agama, suku, stratifikasi sosial dan seterunya. Dalam konteks Islam, sekali lagi adat yang tidak bertentangan prinsip-prinsip ajaran agama.
Dalam konteks inilah, untuk menjaga keharmonisan kehidupan bermasyarakat dan bernegara dapat diikat dengan kohesi adat dan kebiasaan. Kohesi adat dan kebiasaan tidak hanya memupuk keharmonisan namun juga menolak segala bentuk kebencian serta perpecahan dalam masyarakat.
Sebagai contoh, terdapat satu adat dalam sistem kekerabatan yang disebut dengan sistem kekerabatan Dalihan Na-Tolu. Sistem kekerabatan ini dibangun dengan sistem pertautan tiga (tofu) unsur kekerabatan: kahanggi (ternan semarga), anak boru (kelompok pengambil isteri), dan mora (pihak pemberi isteri). Sebagai sistem kekerabatan, Dalihan Na-Tolu dijadikan pedoman berkomunikasi (berbahasa dan bertutur), bertindak dan menyelesaikan masalah sosial. Sistem kekerabatan ini sangat efektif untuk menjalin kohesi sosial antara masyarakat. Oleh karena itulah, isu agama misalnya “tidak laku” dijual untuk merusakan ikatan sosial di Sumatera Utara.
2. Sikap inklusif (terbuka) dalam kehidupan
Kehidupan masyarakat Sumatera Utara telah terbiasa dengan sistem keterbukaan dimana sebagai salah satu ciri masyarakat modern. Di satu sisi, masyarakat yang terbuka dapat berakibat negatif jika masyarakat tidak mempunyai penetrasi yang kuat dan kohesi sosial yang tinggi. Namun masyarakat terbuka dapat menjadi senjata ampuh untuk menghempang segala bentuk penyusupan, infiltrasi, agitasi atau adu-domba yang dapat membuat disharmoni kehidupan masyarakat.
Sikap-sikap keterbukaan tersebut dengan mudah dapat kita temukan dalam kehidupan keseharian. Misalnya, terdapat istilah-istilah sederhana yang dapat dijadikan enerji positif yang menunjukkan masyarakat terbuka, seperti istilah “Batak Tembak Langsung (BTL)”, dimana dapat dimaknai sikap saling terbuka, tidak ada yang disembunyikan sekaligus sikap saling koreksi dan saling memberikan nasehat yang baik antar individu atau antar komunitas dengan komunitas lain sehingga tercipta masyarakat yang harmonis.
3. Menjaga Kesetiaan
Terdapat satu sifat “orang Medan” yang sangat setia membela dan memihak “orangnya”. Jika sudah menganggap keluarga, maka “sampai berdarah-darahpun” akan dibela. Tentu sifat ini bisa bermakana positif juga negatif. Sifat ini dapat menjadi negatif jika menjadi sikap nepotisme yang tidak dibenarkan. Namun, sifat ini menjadi sangat penting jika dimaknai dengan semangat untuk sangat membela dan memihak kepentingan bersama. Dengan demikian, kondisi dan tantangan apapun yang terjadi di tengah masyarakat, persatuanlah yang dibela dan perjuangkan semaksimal mungkin. Kohesi sosial akan kuat jika masyarakat menjaga kesetiaan dalam masyarakat, tidak peduli dengan perbedaan agama, suku dan stratifikasi sosial.
4. Penyelesaian masalah dengan musyawarah
Prinsip musyawarah yang terdapat dalam Al-Quran telah menyatu dalam adat di Sumatera Utara. Terdapat kalimat yang masyhur pada kalangan Melayu “bila bulat mufakat, berat ringan wajib diangkat”, sebaiknya “siapa ingkar dari mufakat, tanda dirinya tidak beradat”. Metode penyelesaian masalah ataupun upaya pengambilan suatu keputusan didalam masyarakat ialah dengan cara musyawarah.
Saat ini, sikap penyelesaian musyawarah masih kuat dianut dalam masyarakat Sumatera Utara, walau dengan kalimat sederhana dan lugas, “ngopi-ngopi kita dulu (baca: dahulu)” untuk mencairkan suasana konflik atau tidak harmonis misalnya.
Tentu, masih banyak kearifan lokal di Sumatera Utara yang dapat dijadikan perisai untuk menghadapi tantangan bangsa saat ini. Kearifan-kearifan inilah yang dapat menjadikan modal dalam menjaga keutuhan NKRI dan membangun peradaban dan kemajuan Indonesia. Oleh karena itulah, mari kita perkuat kearifan-kearifan tersebut dalam kehidupan masyarakat sehingga ancaman dan tantangan bangsa ini dapat diredam dan diselesaikan dengan baik.
Dalam konteks itulah Nahdhatul Ulama (NU) khususnya NU Sumatera Utara dengan paham Ahlussunnah Waljama’ah (ASWAJA), yang dicirikan terbuka dan yang sangat menjunjung tinggi budaya lokal relevan untuk melakukan kerja-kerja peradaban yang akan menjaga keutuhan NKRI. Pemahaman ASWAJA, sifat terbuka dalam membangun peradaban melalui budaya dan kearifan lokal adalah modal yang sangat besar untuk membangun bangsa ini. Oleh karena itu, modal besar ini seyogyanya terus dapat dilakukan melalui program-program yang strategis.
Dalam bidang akademik misalnya, NU atau UNUSU dan UIN SU dapat melakukan kerja-kerja akademik seperti penelitian-penelitian yang berbasis budaya lokal. Salah satunya adalah nilai-nilai kerukunan yang tersebar di berbagai daerah di Sumatera Utara pada suku, agama yang beragam. Dalam hal ini, Sumatera Utara sebagai miniatur Indonesia harus digali kerarifan lokalnya secara maksimal sekaligus diusung sebagai pilot projek nasional dalam bidang kerukunan, penjagaan NKRI dan seterusnya. Sebab, banyak sekali kearifan-kearifan lokal Sumatera Utara yang belum digali dan masih tercecer di berbagai tempat. Pada pase berikutnya kerja-kerja peradaban dapat dilakukan dengan bentuk-bentuk dokumentasi yang strategis, sebut saja misalnya museum perdaban Islam Sumatera Utara atau Museum Kerukunan dan bentuk-bentuk lainnya sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan kita bersama.