Arsip Berita -> Berita

Berita

Tanggal : 2019-08-13 | Waktu : 19:19:58
FSH, PGSA DAN DWP UIN SU BEDAH RUU PKS, RUU PKS PERLU DIKAJI ULANG

Medan, (UIN SU)

Prodi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara (UIN SU) menggelar sosialisasi rancangan undang-undang penghapusan kekerasan seksual (RUU PKS) di aula FSH UIN SU Jalan Willem Iskandar Medan, Jumat (9/8).

Sosialisasi ini bekerja sama dengan Darma Wanita Persatuan UIN SU dan Pusat Studi Gender dan Anak (PSGA) menghadirkan dua narasumber yaitu Komisioner Komisi Perempuan Nasional, Prof. Nina Nurmila, MA, Ph.D dan Dekan FSH UIN SU, Dr. Zulham, M.Hum. Berbagai pandangan terkait RUU PKS ini dijabarkan, seperti menuntut agar segera disahkan sementara pandangan lain agar RUU ini perlu dikaji dan dipelajari lebih dalam karena dinilai ada potensi kriminalisasi melalui aturan ini.

Diketahui, RUU PKS ini telah menjadi perbincangan hangat di tanah air selama beberapa waktu. Karena dinilai penting bagi masyarakat di semua segmen melihat kekerasan seksual bisa terjadi di semua lapisan masyarakat. "Kita terpanggil untuk membahas ini karena menyangkut perlindungan anggota keluarga mulai dari anak-anak, remaja dan dewasa. Juga perlindungan keselematan perempuan dalam interaksi sosial dengan masyarakat bekerja sama dengan DWP UIN SU dan PSGA serta Fakuktas Hukum dan Syariah," terang Ketua DWP UIN SU , Dr. Chuzaimah Batubara, MA.

Ia menambahkan, paparan dari kedua narasumber dinilai mewakili dari perspektif laki-laki dan perempuan. "Tentu ini menjadi wawasan bagi kita semua, tentang RUU PKS ini dari sudut pandang laki-laki dan perempuan. Selama ini kita sering mendengar dari aspek perempuannya saja. Namun penjelasan sudut pandang laki-laki juga membuka wawasan kita," ujarnya.

Selanjutnya Kepala PSGA UIN SU Dr. Nurasiah menjelaskan, salah satu nilai penting dalam RUU ini yaitu soal edukasi bagi masyarakat. Masih banyak yang tidak paham soal pelecehan dan kekerasan seksual itu. "Agar peserta punya wawasan tentang itu dan bisa menyebarkan informasi ini kepada keluarga dan masyarakat luas agar terhindar, tidak saling melakukan dan tidak menjadi korban," tandasnya.

Dalam bedah RUU ini, ditinjau secara akademik, konsern aspek perundang-undangan, filosofis dan aspek legal drafting RUU PKS ini. Sementara bagi PSGA, RUU ini dinilai mendasar bagi perjuangan keadilan gender di level keluarga dan masyarakat. Rancangan ini dinilai merealisasikan keadilan gender di tahap advokasi dan sanksi. Sebagaimana fakta yang ada bahwa kekerasan seksual sering disebabkan faktor ketimpangan gender yang menghantar kepada ketimpangan relasi kuasa dan dominasi kekuasaan pelaku atas korban, sehingga korban terjebak dalam ketidakberdayaan.

Sementara, Dr. Zulham menjelaskan, perancangan undang-undang ini dinilai lebih mengutamakan kajian hilirnya saja tapi kurang memperhatikan hulunya. Seharusnya prinsip membuat undang-undang itu untuk mengatur di hulu bukan hilir. Ia menilai, jika RUU diterapkan maka akan banyak orang yang dikriminalisasi. Bayangkan jika laki-laki melakukan siulan atau kerlingan mata, lalu ada perempuan yang tidak suka, maka ia bisa melaporkan, dan pelaku bisa dikurung selama satu bulan. "Akan banyak orang yang dikriminalisasi, mungkin ada pasal yang memang benar terjadi, juga ada pasal orang yang dikriminalisasi. Tentu serius, itu gawat," jelas Zulham.

Ia menjelaskan, kekerasan seksual dahulu bukanlah budaya Indonesia, namun hal tersebut kita ketahui terus terjadi. Tapi seiring itu, hukum adat dan norma sosial terus juga berkembang dalam menghadapi kasus tersebut. Ia menilai, RUU ini mamberikan perlindungan kepada perempuan juga terhadap laki-laki. Ia menilai, RUU ini perlu dikoreksi mendalam. "Banyak alat bukti yang sulit untuk dilaksanakan seperti siulan dan kerlingan mata. Tapi jika terjadi bisa dipidana satu bulan dan dicatat pernah melakukan tindak pidana. Saya pikir perlu koreksi terkait RUU ini karena belum bisa diterima secara utuh," pungkasnya.

Ia menilai, RUU ini nantinya terkait dengan pola interaksi dan sosial orang Indonesia yang ramah dan diselingi candaan yang akhirnya jika orang tidak suka bisa diperkarakan. "Jadi orang akan serba serius , misalnya saat berbicara dengan lawan jenis. Niatnya bagus begitu pula legal filosofinya. Hanya saja, RUU ini lebih ke aspek hulunya sementara di hilirnya gak selesai," pungkasnya.

Sosialisasi ini diikuti para anggota Darma Wanita Persatuan UIN SU, anggota PSGA dan civitas Fakultas Syariah dan Hukum UIN SU serta para dosen di lingkungan kampus Islam ini. (humas)