Jakarta (UINSU)
Universitas Islam Negeri Sumatera Utara (UINSU) Medan kembali menegaskan komitmen kuatnya dalam mewujudkan tata kelola institusi yang transparan, akuntabel, dan berintegritas dalam tahapan Presentasi Uji Publik Monitoring dan Evaluasi (Monev) Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Tahun 2026 yang diselenggarakan di Jakarta, Kamis (12/11/2026). Dalam kesempatan tersebut, Rektor UINSU Medan, Prof. Dr. Nurhayati, M.Ag., yang didampingi oleh Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum Perencanaan dan Keuangan (AUPK) sekaligus Ketua PPID UINSU Medan, Dr. Abrar M. Dawud Faza, S.Fil., M.A.; Kepala Biro AUPK UINSU, Dr. Ibnu Sa’dan, M.Pd.; serta Pranata Komputer Ahli Pertama, Ibnu Rusydi, M.Kom., memaparkan inovasi, arah kebijakan, serta efektivitas pelayanan informasi kepada masyarakat luas.
Keikutsertaan UINSU Medan dalam tahap uji publik ini merupakan prestasi tersendiri setelah universitas berhasil melewati serangkaian tahapan seleksi ketat, termasuk verifikasi Self Assessment Questionnaire (SAQ). Dari puluhan Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri (PTKN) di bawah naungan Kementerian Agama (Kemenag) Republik Indonesia (RI), UINSU Medan sukses melaju hingga tahap pemaparan substansi di hadapan tim penguji pusat.
Dalam Paparanya, Rektor UINSU Medan, Prof. Dr. Nurhayati, M.Ag menjelaskan secara komprehensif berbagai instrumen tata kelola informasi yang telah diterapkan di lingkungan kampus. Pemaparan ini mencakup beberapa poin utama diantaranya Visi, Misi dan Tujuh Program Prioritas (Protas) PPID yang penjabarannya mendalam mengenai arah kebijakan strategis universitas dalam menghadirkan pelayanan informasi yang cepat, tepat, dan mudah diakses oleh sivitas akademika maupun masyarakat umum.
Kemudian rektor menambahkan, Digitalisasi Layanan Informasi Publik dengan penguatan infrastruktur teknologi informasi melalui optimalisasi situs web resmi, integrasi kanal media sosial institusi, serta penyediaan fasilitas layanan permohonan informasi dan pengaduan secara daring (online). Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan dilakukan dengan mekanisme keterbukaan informasi yang akuntabel, mulai dari penyediaan informasi berkala, serta-merta, setiap saat, hingga pengelolaan informasi yang dikecualikan sesuai dengan amanat Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik.
Dalam penyampaiannya di hadapan panel penguji, Prof. Nurhayati menekankan bahwa keterbukaan informasi publik bukan sekadar pemenuhan kewajiban administratif atau rutinitas evaluasi tahunan semata. Lebih dari itu, transparansi adalah fondasi fundamental dalam membangun kepercayaan publik (public trust) serta merangsang partisipasi aktif masyarakat dalam mengawal kemajuan Tridharma Perguruan Tinggi di UINSU Medan.
Kehadiran dan keikutsertaan aktif ini semakin memperkokoh tekad UINSU Medan untuk terus bertransformasi menjadi badan publik yang inklusif, modern, dan informatif. Melalui strategi kebijakan keterbukaan informasi yang berdampak nyata bagi masyarakat, UINSU Medan optimis dapat meraih hasil terbaik pada ajang Monev KIP 2026 sekaligus memperkuat posisinya sebagai perguruan tinggi negeri unggul yang menjunjung tinggi prinsip good governance di Indonesia. (Humas)
