Medan, (UIN SU)
Sesuai visi misi Menteri Agama (Menag) RI, agar komunikasi publik dan keterbukaan informasi di lingkungan Kementerian Agama (Kemenag) dan Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri (PTKN) lebih baik di masa mendatang dan menjadi alat bagi kementerian untuk berkontribusi bagi pembangunan negeri. Aspek agama harus menjadi ruh dalam pengelolaan dan percepatan pembangunan bangsa.
Demikian disampaikan Rektor Universitas Islam Negeri Sumatera (UIN SU) Medan Prof Dr Syahrin Harahap, MA dalam sambutannya pada acara sosialisasi Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor: 788/2021 tentang pelaksanaan SPBE di lingkungan Kemenag pada kantor wilayah Kemenag provinsi dan PTKN yang dilaksanakan di Hotel Mercure Jalan Perintis Kemerdekaan, Kota Medan, Jumat (5/8).
Diketahui kegiatan tersebut diselenggarakan Biro Hubungan Masyarakat, Data dan Informasi (HDI) Kemenag RI dibantu panitia daerah dari UIN SU Medan dan Kanwil Kemenag Sumut. Kegiatan juga dirangkai dengan pemetaan penyelenggaraan sistem dan informasi pada kantor wilayah provinsi dan PTKN pada 2,3 dan 4 Agustus 2022 dan dilanjutkan dengan sosialisasi tersebut.
Prof Syahrin menyampaikan selamat datang kepada para peserta sosialisasi yang diikuti pimpinan 23 PTKN di Sumatera dan satu dari Banten. Program juga diikuti 11 kanwil provinsi jajaran. Ia berterima kasih atas dipercayakannya UIN SU sebagai pelaksanaan kegiatan, sehubungan dengan pentingnya penerapan KMA tersebut sebagai bagian dari implementasi peraturan pemerintah terkait dengan manajemen pengelolaan informasi dan perwujudan transformasi birokrasi secara digital.
Menurut Prof Syahrin, apresiasi bagi Gus Men yang melihat secara komprehensif terkait permasalahan pengelolaan informasi di lingkungan kementerian. Ia menilai, penggunaan sistem elektronik dalam kementerian dan pemerintahaan akan meningkatkan kualitas pelayanan dan kinerja. Hal itu pula bagian dari upaya mewujudkan penggunaan elektronik dalam pengelolaan kementerian dan tekad untuk menjadi kementerian yang terbaik.
“Sesuai dengan visi misi menteri, komunikasi publik kita dan keterbukaan informasi kita harus menjadi lebih baik di masa akan datang. Yang lebih penting lagi dari itu yakni hal itu juga menjadi alat bagi Menag untuk bisa berkontribusi bagi negeri dan menjadikan aspek agama sebagai ruh dalam pengelolaan negara,” tukasnya.
Peluang tersebut, lanjutnya, yang harus ditangkap jajaran kementerian sehingga betul-betul menjadikan aspek agama menjadi ruh dalam percepatan pembangunan bangsa. Pada giat pemetaan tersebut yang digelar 2-4 Agustus 2022 diikuti para kepala UPT PTIPD, pranata komputer di satuan jajaran, tim teknis dan unsur lainnya. Lalu pada sosialisasi tersebut diikuti para rektor, wakil rektor II, para kepala biro, kepala UPT PTIPD, Kasubbag Humas, Kasubbag Perencanaan, Kabag tata usaha dan para kepala kanwil jajaran Kemenag.
Staf Khusus Menag Bidang Media dan Komunikasi Publik, Wibowo Prasetyo dalam sambutan menyampaikan, saat ini digitalisasi merupakan hal yang begitu penting dan tidak bisa ditolak bahkan hampir di semua sektor. Digitalisasi menuntut pada percepatan dan validitas data, namun di kementerian masih ada persoalan terkait data. Untuk itu, melalui program pemetaan dan sosialisasi KMA tersebut, ditujukan untuk menyatukan dan mengintegrasikan data serta memberikan verifikasi data untuk menghasilkan data tunggal.
Target itu diharapkan diraih sebelum 2024 pada era Gusmen dengan luaran satu data dari Kemenag. Upaya tersebut, sambungnya, juga sebagai dukungan untuk program prioritas Kemenag yakni berkaitan dengan transformasi digital yang saat ini sudah memiliki berbagai payung hukum mulai dari peraturan presiden hingga KMA Nomor:788/2021 tersebut.
Ia memaparkan, serangkaian peraturan tersebut dimaksudkan tidak untuk menutup diri dan membatasi diri dalam hal keterbukaan informasi hingga tranformasi digital di lingkungan kementerian. Namun memberikan arah baru dalam transformasi digital secara efektif. Salah satu contohnya ialah saat masa pandemi banyak melahirkan inovasi pada bidang teknologi informasi, misalnya ruang pertemuan virtual dalam berbagai agenda. (Humas)
