Medan (UINSU) – Kementerian Agama Republik Indonesia terus memperkuat komitmen perguruan tinggi keagamaan negeri (PTKN) dalam mewujudkan tata kelola informasi publik yang transparan dan akuntabel. Salah satu upaya tersebut diwujudkan melalui penguatan dan pendampingan teknis bagi 48 PTKN yang telah dinyatakan lolos verifikasi Self Assessment Questionnaire (SAQ) untuk mengikuti tahapan Uji Publik Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Tahun 2026.
Penguatan tersebut dilaksanakan melalui Rapat Koordinasi Persiapan Teknis Uji Publik Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2026 secara daring melalui Zoom Meeting, Minggu (8/11/2026) malam. Kegiatan ini menjadi bagian dari persiapan menghadapi tahapan penilaian yang diselenggarakan Komisi Informasi Pusat di Jakarta pada 10–12 November 2026.
Rapat koordinasi tersebut dihadiri Staf Khusus Menteri Agama Bidang Kebijakan Publik, Media/Hubungan Masyarakat, dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Dr. Ismail Cawidu, M.Si., Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Komunikasi Publik Kemenag RI, Thobib Al-Asyhar, Ketua Tim Pengelola PPID Utama Kemenag RI, Syafrudin Baderung, serta para pimpinan dan pengelola Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dari 48 PTKN.
Dalam kegiatan tersebut, peserta mendapatkan penguatan terkait berbagai aspek teknis persiapan uji publik, mulai dari tahapan penilaian, penyusunan materi presentasi, pengembangan inovasi pelayanan informasi, kebijakan proaktif, hingga pembuktian dampak keterbukaan informasi bagi masyarakat.
Salah satu poin penting yang menjadi perhatian dalam penguatan tersebut adalah komponen penilaian panelis, yang meliputi komitmen pimpinan sebesar 50 persen, kebijakan proaktif sebesar 25 persen, serta dampak terverifikasi sebesar 25 persen. Melalui komponen penilaian ini, setiap perguruan tinggi didorong untuk mempersiapkan data, dokumen, serta bukti inovasi pelayanan informasi yang dapat menunjukkan manfaat nyata bagi masyarakat.
Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan menjadi salah satu PTKN yang berhasil melewati tahapan verifikasi SAQ dan memperoleh kesempatan mengikuti Uji Publik Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2026. Capaian ini merupakan bagian dari upaya berkelanjutan UINSU dalam memperkuat tata kelola informasi dan dokumentasi melalui pengelolaan PPID yang semakin profesional, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. (Humas)
Rektor UIN Sumatera Utara Medan, Prof. Dr. Nurhayati, M.Ag., menyambut baik penguatan dan pendampingan yang dilakukan Kementerian Agama tersebut. Menurutnya, dukungan dan koordinasi dari Kemenag menjadi langkah penting dalam mendorong peningkatan kualitas keterbukaan informasi di lingkungan PTKN, sekaligus memperkuat komitmen perguruan tinggi dalam memberikan pelayanan informasi publik yang berkualitas.
Bagi UIN Sumatera Utara, keterbukaan informasi tidak hanya berkaitan dengan pemenuhan kewajiban administratif, tetapi juga menjadi bagian penting dari tata kelola kelembagaan yang baik. Melalui penguatan fungsi PPID, universitas terus berupaya memastikan informasi mengenai kebijakan, program, kegiatan, serta penyelenggaraan pendidikan tinggi dapat diakses masyarakat secara mudah, tepat, dan bertanggung jawab.
Keikutsertaan UINSU dalam tahapan Uji Publik KIP 2026 diharapkan menjadi momentum untuk menunjukkan berbagai upaya dan capaian universitas dalam membangun budaya keterbukaan informasi. Dengan dukungan seluruh unsur pimpinan, unit kerja, dan tim PPID, UINSU berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas layanan informasi publik serta memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap institusi.
Melalui sinergi antara Kementerian Agama dan seluruh PTKN, pelaksanaan Uji Publik KIP 2026 diharapkan tidak hanya menghasilkan peningkatan predikat keterbukaan informasi, tetapi juga mendorong terwujudnya perguruan tinggi yang semakin transparan, akuntabel, informatif, dan berorientasi pada pelayanan publik sesuai amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. (Humas)