MEDAN (UINSU)
Kementerian Agama (Kemenag) RI menghadirkan beragam program afirmasi strategis bagi guru madrasah serta guru pendidikan agama dan keagamaan pada momentum peringatan Hari Guru Nasional (HGN) 2026. Program tersebut mencakup pembukaan formasi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Guru pada 2027, akselerasi sertifikasi bagi lebih dari 50.000 guru, hingga jaminan kesehatan BPJS gratis untuk lebih dari 100.000 guru non-ASN.
Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar menegaskan bahwa rangkaian kebijakan afirmasi sepanjang 2026 ini merupakan wujud tanggung jawab negara sekaligus komitmen kuat pemerintah dalam memuliakan profesi pendidik.
“Kami ingin para guru betul-betul merasa diperhatikan oleh negara, oleh pemerintah,” ujar Menag usai mengikuti kegiatan Senam Sehat bersama Guru dalam rangkaian perayaan HGN 2026 di halaman Kantor Kementerian Agama, Jakarta, Rabu (18/11/2026).
Menurut Nasaruddin, keberhasilan para pemimpin bangsa dan jajaran pemerintahan saat ini tidak terlepas dari dedikasi serta sentuhan tangan dingin para guru. Tanpa jasa pendidik, mustahil siapa pun dapat meraih posisi strategis seperti sekarang.
Formasi CPNS 2027 dan Perlindungan Status PPPK
Direktur Jenderal Pendidikan Islam (Dirjen Pendis) Kemenag, Amien Suyitno, merinci bahwa salah satu kado utama HGN 2026 adalah kepastian alokasi formasi guru pada seleksi CPNS 2027. Kebijakan ini merupakan hasil sinkronisasi data antara Kemenag, Kementerian PAN-RB, dan Badan Kepegawaian Negara (BKN) yang akan digulirkan secara bertahap mulai tahun depan.
Kesempatan ini terbuka luas baik bagi pelamar jalur umum—termasuk para lulusan perguruan tinggi keagamaan Islam—maupun guru berstatus Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang memenuhi syarat batas usia.
“Khusus di bawah Direktorat GTK Madrasah ada sejumlah formasi guru untuk menjadi PNS. Kriteria yang satu adalah guru PPPK yang memenuhi syarat sebagai ASN yang umurnya paling tinggi 35 tahun. Ini berlaku juga untuk umum, bukan hanya untuk yang ASN atau yang sudah PPPK,” terang Suyitno.
Afirmasi kepegawaian tersebut juga dilengkapi jaminan perlindungan status. Guru PPPK yang mengikuti seleksi CPNS 2027 dipastikan tetap berstatus sebagai PPPK apabila dinyatakan belum lulus tes PNS. Selain itu, menindaklanjuti arahan Presiden, pemerintah juga akan mengangkat para guru paruh waktu menjadi PPPK.
Akselerasi Sertifikasi dan BPJS Gratis
Di sektor peningkatan kompetensi dan kesejahteraan, Kemenag menggulirkan akselerasi program sertifikasi bagi lebih dari 50.000 guru yang dibagi ke dalam dua gelombang. Pengumuman gelombang pertama telah dirilis dan akan segera disusul dengan penambahan gelombang berikutnya.
Pemerintah juga memberikan perhatian khusus kepada lebih dari 100.000 guru non-ASN (non-PNS dan non-PPPK) melalui pemberian fasilitas BPJS Jaminan Kesehatan gratis pada tahun 2026. Anggaran program tersebut telah tersedia melalui mekanisme revisi anggaran tahun berjalan, termasuk skema perlindungan lanjutan berupa peluang beasiswa bagi anak guru apabila terjadi musibah atau risiko tertentu.
“Ini yang terakhir khusus untuk guru non-ASN. Dia bukan PPPK, dia juga bukan PNS. Ada 100.000 guru lebih yang kita kasih BPJS Jaminan Kesehatan dan free mereka nanti,” tandas Suyitno sembari menyebutkan bahwa proses penyalurannya tinggal menunggu finalisasi teknis bersama Kementerian PAN-RB dan BKN. (Humas)
