Dr. Abrar M. Dawud Faza, MA
Pengamat Politik Timur Tengah dan Wakil Rektor II UIN SU Medan
Demokrasi parlementer kerap menyuguhkan paradoks ironis: kemenangan di kotak suara belum tentu menjadi tiket emas menuju kursi kekuasaan.
Adakalanya, hasil pemungutan suara justru melahirkan konstelasi politik yang jauh lebih rumit dan penuh ketidakpastian dibandingkan dinamika masa kampanye.
Lanskap politik Israel pascapemilu 27 Oktober 2026 menjadi wujud nyata dari paradoks ini.
Parlemen (Knesset) kembali terbelah tanpa satu pun faksi yang menggenggam mayoritas mutlak.
Persoalan mendasar di Tel Aviv kini bukan lagi siapa pendulang suara terbanyak, melainkan siapa tokoh yang paling piawai merajut kompromi dan membangun jembatan di atas jurang fragmentasi.
Secara kalkulatif, pemilu mengukuhkan Partai Likud pimpinan Benjamin Netanyahu sebagai pemenang elektoral dengan 27 kursi, disusul Partai Yashar pimpinan Gadi Eisenkot dengan 21 kursi.
Namun, supremasi tingkat partai tidak otomatis membuahkan mandat pemerintahan.
Dari total 120 kursi Knesset, angka magis yang harus dicapai seorang calon perdana menteri adalah 61 kursi.
Fakta lapangan menunjukkan blok sayap kanan pendukung Netanyahu hanya mengumpulkan 53 kursi, sementara blok oposisi pimpinan Eisenkot bertengger di angka 48 kursi.
Di celah sempit inilah, partai-partai Arab dengan 19 kursi menyeruak sebagai kekuatan penentu (kingmaker).
Komposisi matematis ini melempar Israel ke dalam labirin politik yang pelik, membuktikan bahwa hegemoni partai tak berarti tanpa kemampuan mengonsolidasikan aliansi lintas batas.
Dilema Petahana dan Batas Pragmatisme Netanyahu
Bagi politikus veteran sekelas Netanyahu, realitas pascapemilu bagaikan pisau bermata dua.
Dominasi Likud membuktikan basis konstituennya masih solid, tetapi defisit delapan kursi menelanjangi kelemahan struktural bloknya.
Netanyahu kini diuji untuk mempertahankan kohesi dengan mitra tradisionalnya: partai-partai ultra-Ortodoks (Haredi) dan faksi sayap kanan.
Hubungan ini direkatkan oleh transaksi kepentingan spesifik; Haredi menuntut jaminan subsidi pendidikan keagamaan (Yeshiva) dan perpanjangan pengecualian wajib militer.
Mengamankan tuntutan ini adalah harga mati bagi napas politik Netanyahu.
Namun, ruang geraknya menyempit akibat retorikanya sendiri.
Selama kampanye, ia memainkan narasi politik identitas yang menstigmatisasi kemungkinan kerja sama dengan partai Arab sebagai ancaman keamanan nasional.
Sikap penolakan mutlak ini kini menjadi senjata makan tuan.
Mentok di angka 53, Netanyahu kehilangan fleksibilitas mencari mitra baru. Ia terjebak dalam sangkar ideologis yang dibangunnya sendiri di tengah konfigurasi parlemen yang menuntut pragmatisme tinggi.
Jalan Terjal Eisenkot dan Retaknya Kesatuan Oposisi
Di kubu seberang, Eisenkot tidak berada dalam posisi yang lebih menguntungkan. Memimpin blok oposisi 48 kursi adalah modal berharga, tetapi jauh dari cukup untuk melengserkan Netanyahu.
Pernyataannya bahwa “rakyat menginginkan perubahan” dan keengganannya menggelar pemilu ulang memperlihatkan beban gandanya: memenuhi ekspektasi konstituen membentuk pemerintahan baru sekaligus menjaga stabilitas politik.
Tantangan terbesar Eisenkot justru datang dari internal oposisinya sendiri.
Tidak semua faksi anti-Netanyahu siap menyeberangi demarkasi ideologis untuk merangkul partai Arab.
Ada penolakan keras dari elemen oposisi yang menganggap ketergantungan pada politisi Arab sebagai blunder strategis dan moral.
Di sinilah kepemimpinan Eisenkot diuji brutal. Suntikan kursi partai Arab secara matematis cukup membawanya ke kursi perdana menteri.
Tokoh oposisi seperti Yair Golan secara terbuka mendesak pembongkaran tabu politik ini demi meruntuhkan era Netanyahu.
Namun, jika Eisenkot terlalu memaksakan manuver ini, ia berisiko memicu eksodus partai kanan-tengah dari koalisinya.
Ia berjalan di atas seutas tali: selangkah terlalu kaku, pemerintahan alternatif kandas; selangkah terlalu kompromistis, koalisinya hancur berkeping-keping.
Kebangkitan Representasi Arab sebagai Penentu Arah
Anomali paling bersejarah dari pemilu 2026 adalah meroketnya daya tawar partai-partai Arab.
Gabungan kekuatan Joint List dan Ra’am (19 kursi) adalah manifestasi konsolidasi kesadaran politik warga Arab-Israel. Dari penonton di pinggiran panggung politik, mereka kini berdiri tegak di pusat pusaran kekuasaan.
Ketua Joint List, Yousef Jabareen, melempar sinyal kesiapan memfasilitasi transisi kekuasaan dengan syarat kemitraan berlandaskan kesetaraan otentik.
Partai Arab kini datang dengan daftar tuntutan struktural: perbaikan infrastruktur pemukiman, pemberantasan kejahatan bersenjata, pemerataan alokasi APBN, serta perombakan undang-undang diskriminatif.
Pengalaman pragmatis Ra’am dalam pemerintahan Bennett-Lapid (2021–2022) menjadi preseden bahwa tembok pemisah bisa diruntuhkan. Skema yang mungkin ditawarkan adalah dukungan dari luar kabinet (confidence and supply agreement). Namun, momentum ini sarat risiko.
Jika gagal menerjemahkan kursinya menjadi kebijakan populis, elite politik Arab akan dituduh menggadaikan prinsip demi kekuasaan. Ini membuktikan bahwa kualitas demokrasi Israel sedang ditakar dari kapasitasnya merengkuh minoritas ke dalam struktur keputusan.
Bara Konstelasi Wajib Militer dan Tarik-Menarik Haredi
Kebuntuan politik ini mustahil dipahami tanpa membedah posisi kelompok Haredi (Partai Shas dan UTJ).
Bagi mereka, politik adalah instrumen preservasi religius, dan garis merah mereka adalah kebijakan pengecualian wajib militer (IDF).
Dalam tradisi Israel, dinas militer adalah pilar pertahanan nasional.
Pengecualian masif kaum Haredi memicu kemarahan laten kelas menengah sekuler yang merasa menanggung beban keamanan sendirian.
Eisenkot dan barisannya membawa bendera reformasi wajib militer ini agar beban negara didistribusikan lebih adil.
Akibatnya, partai Haredi berpegang erat pada Netanyahu sebagai perisai hak istimewa mereka.
Isu ini mencerminkan bahwa polarisasi Israel telah menukik tajam ke dalam krisis identitas teologis versus tatanan negara modern.
Pertarungan atas RUU Wajib Militer adalah bom waktu yang dapat melumpuhkan koalisi apa pun yang kelak terbentuk.
Bayang-Bayang Geopolitik dan Ilusi Stabilitas
Ketika politikus berjibaku meracik formula koalisi, Israel tidak berada dalam kevakuman global. Kelumpuhan pemerintahan di Yerusalem memiliki daya rusak multidimensi.
Secara ekonomi, ketidakpastian menunda pengesahan anggaran, mengerem reformasi struktural, dan menggerus kepercayaan investor di tengah inflasi global.
Secara geopolitik, pemerintahan transisi tidak memiliki legitimasi moral dan konstitusional mengambil keputusan strategis jangka panjang, baik menyangkut manajemen konflik Palestina maupun diplomasi Timur Tengah.
Dunia internasional mengamati dengan saksama.
Pemerintahan yang tersandera faksi ekstrem sayap kanan akan melahirkan kebijakan konfrontatif, sedangkan koalisi yang terlalu rapuh berisiko ambruk hanya karena satu percikan krisis di perbatasan.
Penutup: Ujian Demokrasi di Luar Bilik Suara
Pada akhirnya, apa yang dipentaskan di panggung politik Israel pascapemilu adalah epilog tentang batas-batas demokrasi elektoral.
Tingkat partisipasi impresif dan perhitungan suara transparan tidak menghentikan ujian sesungguhnya.
Demokrasi baru bernyawa ketika elite mampu mentransformasikan kehendak rakyat yang terfragmentasi menjadi tata kelola pemerintahan yang berfungsi.
Pertanyaan fundamentalnya bukanlah semata siapa penghuni resmi kediaman Perdana Menteri, melainkan mampukah sistem parlementer Israel selamat dari badai fragmentasi identitas yang kian ekstrem.
Jika kemenangan elektoral tak lagi menjamin kekuasaan stabil, yang dipertaruhkan bukan sekadar masa depan koalisi, melainkan fondasi eksistensial negara itu sendiri.