Medan – Universitas Islam Negeri Sumatera Utara (UINSU) Medan turut ambil bagian dalam Kunjungan Kerja Panitia Kerja (Panja) Penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pemilu Komisi II DPR RI Masa Persidangan Tahun 2026–2027 di Provinsi Sumatera Utara. Kegiatan yang berlangsung di Aula Raja Inal Siregar, Kantor Gubernur Sumatera Utara, pada Jumat, 20 November 2026.

Dalam kunjungan panja ini turut dihadiri dari unsur legislatif pusat, pemerintah daerah—termasuk para bupati dan wakil bupati Sumatera Utara, Wali Kota Medan, serta Wali Kota Binjai—penyelenggara pemilu seperti KPU dan Bawaslu Provinsi Sumatera Utara, hingga kalangan akademisi dan rektor perguruan tinggi di Sumatera Utara (Sumut).

Rektor UINSU Medan, Prof. Dr. Nurhayati, M.Ag dalam sambutannya menyampaikan pandangan akademik, etika politik, serta nilai keadilan dan keislaman merespons pertanyaan terkait regulasi, kompetisi politik, pemilih, penyelenggaraan, serta keadilan dan legitimasi pemilu. Prof. Nurhayati merumuskan lima norma fundamental yang dinilai perlu menjadi prioritas dalam RUU Pemilu:

  • Penguatan prinsip keadilan dan kesetaraan politik serta kesempatan elektoral, meliputi kesetaraan hak memilih dan dipilih, kesetaraan kesempatan peserta pemilu, serta perlindungan kelompok rentan—khususnya keterlibatan dan pemanfaatan potensi perempuan (tidak sebatas angka keterwakilan 30 persen), penyandang disabilitas, masyarakat adat, dan kelompok minoritas.
  • Penguatan transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan serta integritas rekrutmen dan pembiayaan, agar seluruh tahapan—dari pendataan pemilih, pencalonan, kampanye, pendanaan, hingga pemungutan dan penghitungan suara—berjalan transparan, independen, dan dapat dipertanggungjawabkan, sekaligus menekan praktik politik uang.
  • Perlindungan kebebasan sipil dan demokrasi, termasuk jaminan kebebasan akademik, kebebasan berpendapat, kebebasan berserikat, serta hak warga menyampaikan saran atau kritik tanpa intimidasi, kriminalisasi, atau pembatasan yang bertentangan dengan konstitusi.
  • Pengaturan etika dan tanggung jawab teknologi digital, termasuk data dan kecerdasan buatan (AI), serta larangan manipulasi informasi, politik identitas eksploitatif, ujaran kebencian, dan propaganda digital yang merusak rasionalitas pemilih, disertai pengawasan dan pertanggungjawaban hukum.
  • Penguatan integritas, etika politik, dan pendidikan pemilih, dengan menanamkan standar etika kejujuran, amanah, keadilan, tanggung jawab, dan penghormatan terhadap perbedaan, guna membentuk pemilih yang kritis dan rasional selaras dengan kepastian hukum, putusan MK, serta kelayakan pelaksanaan.

Prof. Nurhayati menegaskan bahwa kekuatan usulan tersebut terletak pada keterkaitan operasional antar-norma, penutupan celah dari kualitas calon hingga evaluasi pasca-terpilih, serta kewajiban kajian biaya, simulasi dampak keterwakilan, konsultasi publik bermakna, dan evaluasi berkala. Menurutnya, RUU Pemilu tidak boleh berhenti pada prosedur pergantian kekuasaan semata, melainkan harus mewujudkan demokrasi substantif yang berlandaskan nilai keislaman dan Pancasila—seperti shiddiq (kejujuran), amanah, adil (keadilan), dan maslahat (kemaslahatan umum)—sehingga pemilu melahirkan pemerintahan yang legitimatif dan bertanggung jawab kepada rakyat.

Sebelumnya, Gubernur Sumatera Utara (Gubsu), Muhammad Bobby Afif Nasution, SE., MM dalam sambutan dan paparanya menyampaikan Sumut terdiri atas 33 kabupaten/kota, 455 kecamatan, 5.417 desa, dan 693 kelurahan. Dari sisi jumlah penduduk, Sumatera Utara berada di peringkat keempat terbesar di Indonesia—setelah Jawa Barat, Jawa Timur, dan Jawa Tengah—dengan jumlah penduduk lebih dari 15,9 juta jiwa, terdiri atas sekitar 8 juta lebih penduduk laki-laki dan 7,9 juta lebih penduduk perempuan. Sementara pada pemilu dan pilkada terakhir tahun 2024, Daftar Pemilih Tetap (DPT) tercatat sebanyak 10.853.000 pemilih (sekitar 5 juta laki-laki dan 5,4 juta perempuan). Secara kewilayahan, konsentrasi penduduk terbesar berada di Kota Medan, Deli Serdang, dan Kabupaten Langkat.

Terkait penyelenggaraan pemilu, Gubsu menyoroti lima poin utama keberhasilan diantaranya Penyelenggara pemilu yang profesional, independen, dan berintegritas; Peserta pemilu yang demokratis dan akuntabel; Pemilih yang partisipatif; Netralitas penyelenggara negara; dan Terjaganya kondusivitas. Gubsu juga menekankan peran pemerintah daerah (pemda) dalam pemutakhiran dan penyusunan data kependudukan—mencakup pemilih baru usia 17 tahun, penduduk meninggal dunia, pindah domisili, serta penggunaan KTP—serta dukungan personel pada sekretariat PPK, Panwascam, dan PPS, penganggaran, pendidikan politik, hingga kemitraan dan pembinaan masyarakat sipil.

Kemudian, Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Dede Yusuf Macan Effendi, menjelaskan bahwa kunjungan kerja tersebut merupakan bagian dari pembahasan Panja RUU Pemilu yang dikebut penyelesaiannya sebelum Februari mendatang. Hal ini dinilai mendesak karena tahapan pemilu dijadwalkan dimulai pada Juni, sementara pemilihan penyelenggara semestinya sudah berjalan sejak Maret, dengan draf yang memuat lebih dari 400 pasal dan melibatkan berbagai pemangku kepentingan.

Dede Yusuf menyinggung sejumlah isu yang mengemuka di Sumut, di antaranya pergeseran nilai pragmatisme dan laporan pengaduan pelanggaran pemilu, serta tingkat partisipasi pemilih yang disebut sekitar 52 persen untuk Pilkada dan sekitar 70 persen untuk Pemilu (dibandingkan angka nasional sekitar 80 persen), yang menurutnya mengindikasikan perlunya penyelarasan sosialisasi dan pendekatan pemerintah, penyelenggara, serta partai politik kepada masyarakat. Ia juga menyoroti isu ketidaknetralan birokrasi, aparat keamanan, dan penyelenggara, serta perlunya menjaga demokrasi agar tidak memunculkan keraguan terhadap sistem demokrasi itu sendiri.

Melalui partisipasi aktif dalam forum ini, UINSU Medan menegaskan komitmennya untuk terus berkontribusi secara akademik dan konstruktif dalam mengawal penyusunan regulasi kepemiluan yang demokratis, berintegritas, serta relevan dengan dinamika bangsa ke depan.

Skip to content